Kementerian Haji dan Umrah berencana mengoptimalkan lebih dari 30 asrama haji yang tersebar di Indonesia agar tidak hanya digunakan saat musim haji. Fasilitas tersebut diarahkan menjadi pusat layanan atau service hub bagi jemaah umrah sekaligus aset negara yang produktif sepanjang tahun.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengingatkan pemegang visa umrah multiple entry untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban memesan paket layanan dari penyedia layanan umrah berlisensi untuk setiap kunjungan.
Baca SelengkapnyaOtoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) meminta seluruh maskapai dan perusahaan penerbangan swasta yang beroperasi di bandara Saudi memastikan kelengkapan dokumen penumpang sebelum boarding.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mulai menggelar serangkaian pertemuan persiapan dengan kantor urusan haji dari lebih dari 75 negara sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027.
Baca SelengkapnyaDi tengah proses hukum terkait pelaksanaan kuota haji tambahan tahun 2024, muncul narasi yang berpotensi menempatkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) seolah-olah sebagai pihak yang mengambil atau menikmati uang negara.
Baca SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 264/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian ketentuan kuota Haji Khusus patut disikapi dengan kepala dingin dan semangat membangun. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap warga negara berhak mengajukan judicial review terhadap undang-undang. Karena itu, apresiasi layak diberikan kepada para pemohon yang telah menggunakan jalur konstitusional untuk menyampaikan pandangannya. Penghormatan yang sama juga patut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan kewenangannya sesuai prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.
Baca SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 264/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan pengujian ketentuan kuota Haji Khusus sebesar 8 persen tidak dapat diterima, harus dibaca secara jernih dan proporsional. Terlalu sederhana apabila putusan ini hanya dimaknai sebagai kemenangan satu pihak atau kekalahan pihak lainnya. Sesungguhnya, terdapat pelajaran konstitusional yang jauh lebih penting bagi PIHK dan semua Asosiasi PIHK yang ada.
Baca SelengkapnyaJemaah umrah yang ingin menjalankan ibadah dengan pergerakan lebih lancar di Masjidil Haram diimbau memperhatikan waktu kunjungan. Otoritas Umum untuk Perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyebut terdapat periode tertentu ketika kepadatan jemaah lebih rendah sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjalankan rangkaian ibadah dengan lebih nyaman.
Baca SelengkapnyaMaraknya laporan penipuan terhadap jemaah menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Pemerintah kini menyiapkan aturan baru yang akan menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPolemik mengenai alokasi 8 persen kuota haji Indonesia untuk jemaah haji khusus belum berujung pada perubahan ketentuan. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) tidak dapat diterima.
Baca SelengkapnyaSidang tindak pidana korupsi pengalihan kuota haji tambahan yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta bukan sekadar panggung pengadilan bagi seorang mantan Menteri Agama dan koleganya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 158 jemaah umrah terdampak dugaan pelanggaran penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh PT TAS pada Juli–Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 120 jemaah diduga gagal diberangkatkan, sementara 38 lainnya mengalami kendala kepulangan.
Baca SelengkapnyaKerja sama Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dengan CIMB Niaga Syariah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan layanan perbankan bagi biro perjalanan. HIMPUH melihat kolaborasi tersebut sebagai peluang untuk mempertemukan anggota asosiasi dengan calon jemaah haji melalui jaringan nasabah bank.
Baca SelengkapnyaPersiapan penyelenggaraan Haji 2027 mulai memasuki tahap yang lebih serius. Bagi penyelenggara haji khusus, persiapan tidak hanya berkaitan dengan pemilihan syarikah, hotel, dan penerbangan, tetapi juga kebutuhan pembiayaan serta layanan perbankan yang mendukung operasional biro perjalanan dan jemaah.
Baca SelengkapnyaAda yang menarik dari perjalanan seporsi soto khas Boyolali. Dari hidangan berkuah bening yang selama ini akrab dengan lidah masyarakat Indonesia, kini soto tersebut ikut menyeberang jauh ke Tanah Suci.
Baca SelengkapnyaMenteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf meminta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperketat tata kelola penyelenggaraan haji dan memastikan seluruh hak jemaah terlindungi. Penegasan itu disampaikan menyusul masih adanya praktik penyelenggaraan haji nonkuota yang menawarkan kepastian keberangkatan meski visa belum diterbitkan.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menyusun Standar Nasional Asrama Haji sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan masyarakat. Regulasi tersebut ditargetkan menjadi acuan bagi seluruh asrama haji di Indonesia dengan standar pelayanan yang setara hotel berbintang, tanpa mengubah fungsi utama asrama sebagai fasilitas pendukung penyelenggaraan ibadah haji.
Baca SelengkapnyaTransformasi digital terus dilakukan Arab Saudi untuk meningkatkan layanan bagi jemaah haji dan umrah. Melalui aplikasi "Imamz", Kepresidenan Urusan Keagamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menghadirkan beragam layanan digital yang memudahkan umat Islam di seluruh dunia mengakses informasi, jadwal ibadah, hingga konten keagamaan dari Dua Masjid Suci.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin meluas dalam mendukung pelayanan ibadah di Arab Saudi. Memasuki musim umrah, Kepresidenan Urusan Keagamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memperkuat layanan digital berbasis AI untuk memberikan bimbingan, informasi, dan edukasi kepada jemaah dari berbagai negara dalam beragam bahasa.
Baca SelengkapnyaMasa tunggu keberangkatan haji di Indonesia terus menjadi tantangan bagi masyarakat. Tidak hanya haji reguler yang antreannya mencapai puluhan tahun, masa tunggu haji khusus kini juga telah menyentuh sekitar sembilan tahun. Kondisi tersebut mendorong calon jemaah untuk merencanakan ibadah ke Tanah Suci sejak jauh hari.
Baca SelengkapnyaArab Saudi meluncurkan inisiatif kesehatan masyarakat bertajuk "Moafa" yang ditujukan untuk memberikan layanan pengobatan dan operasi katarak bagi penduduk serta jemaah haji di Makkah dan Madinah. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor di bidang kesehatan.
Baca SelengkapnyaPemerintah menilai penghapusan ketentuan pidana bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berpotensi melemahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah di Indonesia. Jika aturan tersebut dibatalkan, negara dikhawatirkan kehilangan instrumen hukum untuk menindak penyelenggara perjalanan umrah yang beroperasi tanpa izin dan membuka ruang penyalahgunaan praktik umrah mandiri.
Baca SelengkapnyaPemerintah Arab Saudi terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan ibadah. Otoritas Umum untuk Pengelolaan Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi meluncurkan platform digital yang memungkinkan para jemaah dan pengunjung Masjid Nabawi merencanakan kunjungan lebih baik sekaligus memperoleh informasi layanan secara real-time.
Baca SelengkapnyaPembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dinilai menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penguatan transparansi, independensi, dan akuntabilitas dinilai penting agar pengelolaan dana haji mampu menjawab tuntutan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan penyelenggaraan haji yang terus berkembang.
Baca SelengkapnyaTradisi membawa buah tangan dari Tanah Suci masih menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar bagi jemaah haji Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pengeluaran pribadi jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji 2026 mencapai Rp4,25 triliun, dengan hampir separuhnya digunakan untuk membeli oleh-oleh.
Baca Selengkapnya