Dalam penyelenggaraan ibadah Haji, istilah kuota jemaah dan kuota petugas sering dipahami sebagai dua kuota yang sepenuhnya terpisah. Padahal, khususnya dalam penyelenggaraan Haji Khusus (Haji Plus), konstruksi kuotanya memiliki karakteristik tersendiri.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemerintah menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan haji khusus merupakan hal yang patut didukung.
Baca SelengkapnyaKetentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 Permenkum 49/2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Baca SelengkapnyaMulai November 2026, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut terancam dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Baca SelengkapnyaJumlah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri terus meningkat. Mereka tersebar di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Timur Tengah hingga berbagai negara di Eropa.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia menegaskan perusahaan travel umrah dan haji di Indonesia tidak diperkenankan mencantumkan harga paket layanan dalam mata uang asing, termasuk dolar Amerika Serikat pada brosur, flyer, katalog, maupun media promosi lainnya.
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan Arab Saudi baru-baru ini menerbitkan surat pemberitahuan bahwa vaksin meningitis akan kembali menjadi syarat wajib bagi umat muslim yang khendak menunaikan ibadah umrah.
Baca SelengkapnyaDepartemen Umum Lalu Lintas (The General Department of Traffic/GDT) di Arab Saudi telah mengumumkan bahwa pejalan kaki yang melintasi jalan raya akan dikenakan denda yang besar hingga mencapai SR 2000 atau sekitar Rp8,2 Juta.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima kunjungan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/10/2022). Wapres menyambut baik kebijakan-kebijakan baru yang diberikan pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah umrah dan haji Indonesia.
Baca SelengkapnyaKantor Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) menggelar kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), di Aula Lantai II Gedung PLHUT Kemenag Pati
Baca SelengkapnyaMewajibkan pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi udara yang belum mendapatkan dosis 3 vaksin Covid19, melakukan antigen / PCR tes.
Baca SelengkapnyaKhabar gembira datang dari Kementerian Keuangan RI untuk pelaku usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pada tanggal 22 Juli 2020 lahirlah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Baca SelengkapnyaKode Etik HIMPUH 2016-2020
Baca SelengkapnyaKumpulan Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Baca Selengkapnya