Pemerintah Arab Saudi mulai membuka tahapan awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi meluncurkan fase preferensi paket haji bagi calon jemaah yang terdaftar dalam program Haji Langsung (Direct Hajj Program).
Baca SelengkapnyaKetua Tim 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Muhammad Firman Taufik, meluruskan pendapat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI yang menilai rendahnya realisasi PK disebabkan oleh ketidakkooperatifan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun jemaah.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menegaskan komitmennya membangun tata kelola asuransi haji dan umrah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada perlindungan jemaah.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah (Menhaj) mengungkapkan bahwa proses penetapan layanan haji 2026—mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga transportasi—tidak lepas dari berbagai tekanan kepentingan.
Baca SelengkapnyaPerubahan skema alokasi petugas Haji Khusus tahun 2026 menuai sorotan dari penyelenggara haji dan umrah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merespon bahwa formula baru pembagian petugas dibuat lebih sederhana, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan jemaah.
Baca SelengkapnyaKetua Tim 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Muhammad Firman Taufik, mengungkapkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memangkas kuota petugas haji khusus dari sebelumnya 1.375 orang menjadi 1.167 orang.
Baca SelengkapnyaTenggat pembayaran paket layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi telah tiba. Namun hingga batas akhir tersebut, dana pelunasan jamaah haji khusus masih belum cair dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah secara terbuka mengakui bahwa belum cairnya Pengembalian Keuangan (PK) sebagian jamaah haji khusus sebesar USD 8.000 ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) disebabkan oleh penyesuaian sistem dan regulasi yang masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaAlarm keras disampaikan Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) terkait penyelenggaraan Haji Khusus 2026.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Haji Khusus 2026 berada dalam ancaman serius menyusul terhambatnya Pengembalian Keuangan (PK) dana jamaah sebesar USD 8.000 per orang yang hingga kini masih tertahan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Haji Khusus 2026 dinilai berada dalam kondisi kritis. Sebanyak 13 Asosiasi Haji dan Umrah secara terbuka memperingatkan potensi gagal berangkatnya jamaah
Baca SelengkapnyaAntusiasme calon jemaah haji dunia terhadap musim Haji 1447 Hijriah mulai terlihat sejak jauh hari. Lima bulan sebelum masuk fase persiapan intensif, Arab Saudi sudah menekan pedal gas dengan mematangkan berbagai aspek krusial, mulai dari layanan digital, akomodasi, hingga relawan haji.
Baca SelengkapnyaKabar gembira datang bagi jemaah haji asal wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi memberikan relaksasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kondisi darurat yang dihadapi jemaah.
Baca SelengkapnyaJumlah jamaah haji khusus yang menyelesaikan pelunasan pada 17 Desember 2025 mengalami lonjakan signifikan.
Baca SelengkapnyaPemerintah memastikan jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri akan ditambah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan bagi jamaah haji di lapangan.
Baca SelengkapnyaPersiapan ibadah haji tidak hanya soal dokumen dan biaya, tapi juga kesehatan. Para calon jamaah haji diingatkan untuk memahami pentingnya vaksinasi dan menjaga kondisi fisik agar tubuh siap menghadapi perjalanan ibadah yang berat.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, ketidaksinkronan ini dapat menghambat berbagai proses krusial, terutama penyelesaian kontrak layanan masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), serta kontrak akomodasi jemaah di Makkah dan Madinah. Jika dibiarkan, dampaknya bisa fatal.
Baca SelengkapnyaArab Saudi resmi melarang anak-anak berusia di bawah 12 tahun menunaikan ibadah haji pada 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko kelelahan akibat panas ekstrem yang selama beberapa musim terakhir menimbulkan masalah serius bagi jemaah, termasuk anak-anak dan lansia.
Baca SelengkapnyaPersiapan keberangkatan haji 2026 mulai bergerak cepat. Ribuan calon jemaah kini tengah dikejar proses pemeriksaan kesehatan yang menjadi syarat wajib sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Hingga Selasa (2/12/2025) pagi, laporan terbaru menunjukkan lebih dari 81 ribu jemaah sudah menjalani skrining kesehatan.
Baca SelengkapnyaPersiapan menuju musim haji 2026 mulai memasuki fase penting. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggulirkan sejumlah regulasi baru yang wajib diperhatikan calon jemaah maupun penyelenggara. Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji di tahun mendatang harus berjalan lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Baca SelengkapnyaProses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus musim haji 1447 H/2026 M belum dapat berjalan optimal.
Baca SelengkapnyaPemerintah menetapkan formula baru pembagian kuota haji 2026 yang membuat masa tunggu calon jamaah haji di seluruh Indonesia menjadi sama, yakni sekitar 26,4 tahun. Aturan ini sekaligus menghapus kesenjangan panjangnya antrean antardaerah yang selama bertahun-tahun dianggap tidak adil.
Baca SelengkapnyaPT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat seluruh layanan digitalnya menjelang periode pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahap I. Pemerintah menetapkan fase pelunasan tersebut berlangsung mulai 24 November hingga 23 Desember 2025 untuk keberangkatan haji 2026 atau 1447 H.
Baca SelengkapnyaPenilaian istithaah kesehatan bagi jemaah haji dibagi ke dalam empat kategori, dan hanya satu kategori yang benar-benar tidak dapat diberangkatkan.
Baca SelengkapnyaMenteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) resmi melantik sejumlah pejabat struktural baru di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya