PIHK Beritikad Baik: Tidak Memberangkatkan Dipidana, Memberangkatkan Justru Dipersoalkan?
PIHK yang beritikad baik (bona fide) dalam penyelenggaraan Haji Khusus Tahun 2024 berada dalam posisi dilematis.
Baca SelengkapnyaHasil posting untuk kategori: Marwah PPIU-PIHK
Menakar Ulang Jangkar Monopoli Tata Kelola Haji
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Nomor 264/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan judicial review kuota haji khusus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), seketika menyudahi kegamangan jangka pendek para pelaku industri Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kuota 8 persen nasional dinyatakan tetap sah berdiri. Ketukan palu hakim konstitusi meredam riak kepanikan seketika.
Baca SelengkapnyaMeluruskan Narasi Kasus Kuota Haji: Jangan Samakan Semua PIHK
Perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji menjadi perhatian publik. Namun, narasi yang berkembang perlu dilihat secara proporsional agar tidak menempatkan seluruh PIHK dalam posisi yang sama.
Baca SelengkapnyaKemenhaj RI Ingatkan Masyarakat Tak Mudah Percaya Artis dan Selebgram Saat Memilih Travel Umrah
Kepala Subdirektorat Umrah Kemenhaj RI, Edayanti Dasril, mengatakan masyarakat tidak seharusnya menjadikan kehadiran publik figur sebagai tolok ukur kredibilitas sebuah biro perjalanan umrah.
Baca SelengkapnyaTok! MK Putuskan Frasa "Kerugian Negara" Sama dengan "Kerugian Keuangan Negara"
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan menegaskan bahwa frasa “kerugian negara” harus dimaknai sebagai “kerugian keuangan negara” untuk menghindari ketidakpastian hukum.
Baca SelengkapnyaKerugian Negara vs Kepastian Hukum dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji
Perkembangan penanganan perkara yang dikenal publik sebagai “dugaan korupsi kuota haji” menempatkan penegakan hukum pada titik yang sensitif antara kebutuhan memulihkan kerugian negara dan kewajiban menjaga kepastian hukum. Keduanya bukanlah pilihan yang saling meniadakan. Namun, tanpa batas yang jelas, salah satunya berisiko tereduksi.
Baca SelengkapnyaDalil Syar'i dan Konstitusi Menolak Mengembalikan Hasil Kentungan PIHK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memanggil para pihak di sektor pemerintah dan swasta dalam dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 4 orang tersangka dua sudah ditahan.
Baca SelengkapnyaKerugian Negara Quota Haji : Mens rea, Diskresi dan Pilihan Jamaah
Usai salam terakhir, udara masih dingin. Jamaah keluar masjid pelan-pelan. Seorang teman---yang selalu memanggil saya Gus---menyapa sambil menuruni tangga, sandal masih setengah terseret.
Baca SelengkapnyaBPK Dinilai Tidak Berhak Memeriksa PIHK
Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Muzakir menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki kewenangan memeriksa keuangan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Pertanyakan Unsur Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) memunculkan perdebatan serius soal unsur kerugian negara.
Baca SelengkapnyaAkademisi: Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji Harus Dibuktikan, Bukan Diasumsikan
Akademisi dan pengajar pendidikan antikorupsi Ulul Albab menegaskan bahwa isu kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji harus ditempatkan secara proporsional dan berbasis hukum.
Baca Selengkapnya7 Alasan Suara PIHK Terbelah di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Bahkan di kalangan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), perbedaan sikap tak terelakkan.
Baca SelengkapnyaSAI Pastikan Tidak Ada Kerugian Negara dalam Penyerapan Kuota Haji Tambahan 2024 oleh PIHK
Semangat Advokasi Indonesia (SAI) menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang negara yang digunakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pelaksanaan kuota haji tambahan tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPerjuangan PIHK dan PPIU Menjaga Martabat Dua Kota Suci
“Ka‘bah adalah urusan Allah, tetapi menjaga kehormatan dan kesejahteraan umat adalah urusan kita.” – Hikmah Abu Muthalib saat menghadapi Abrahah, peristiwa Ashabul Fîl.
Baca SelengkapnyaBatas Kabur antara Kebijakan dan Tindak Pidana: Menelaah Penegakan Hukum Kasus Dugaan Korupsi Kebijakan Kuota Haji Era Menteri Yaqut
Belakangan ini, penanganan kasus terkait perkara korupsi di Indonesia menuai beragam sorotan. Sebut saja mulai kasus Tom Lembong, Nadiem Makarim, hingga yang terbaru Yaqut Cholil. Ketiga kasus tersebut menimbulkan pro-kontra bahkan keresahan di masyarakat. Di satu sisi, publik mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, muncul kegelisahan ketika langkah penegakan hukum justru menyasar ranah kebijakan administratif, yang seharusnya tidak serta-merta bisa ditarik ke ranah pidana.
Baca SelengkapnyaIPHI Sebut KPK Bukan Musuh PIHK di Kasus Kuota Tambahan, Justru Mitra Bersihkan Sistem Haji
Dugaan jual beli kuota haji khusus yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita perhatian publik. Namun di tengah hiruk pikuk pemberitaan itu, suara dari kalangan penyelenggara haji khusus mulai menyeruak: mereka menegaskan bukanlah pelaku korupsi, melainkan korban dari sistem yang kotor dan menekan.
Baca SelengkapnyaUang Jemaah = Uang Negara?
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto baru-baru ini mengumumkan bahwa lembaganya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus kuota haji tambahan.
Baca Selengkapnya