Lewati ke konten utama

Blog

Menakar Ulang Jangkar Monopoli Tata Kelola Haji

Menakar Ulang Jangkar Monopoli Tata Kelola Haji

Kategori: Berita,Topik Hangat · Ditulis pada: 03 September 2026, 10:00:05

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Nomor 264/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan judicial review kuota haji khusus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), seketika menyudahi kegamangan jangka pendek para pelaku industri Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kuota 8 persen nasional dinyatakan tetap sah berdiri. Ketukan palu hakim konstitusi meredam riak kepanikan seketika.

Baca Selengkapnya

Menakar Ulang Jangkar Monopoli Tata Kelola Haji

Menakar Ulang Jangkar Monopoli Tata Kelola Haji

Kategori: Berita,Khazanah,Marwah PPIU-PIHK · Ditulis pada: 03 September 2026, 08:17:25

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Nomor 264/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan judicial review kuota haji khusus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), seketika menyudahi kegamangan jangka pendek para pelaku industri Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kuota 8 persen nasional dinyatakan tetap sah berdiri. Ketukan palu hakim konstitusi meredam riak kepanikan seketika.

Baca Selengkapnya

Kodifikasi UU Nomor 8 Tahun 2019, Integrasi dan Penguatan Sanksi Atas Kelola Haji-Umrah

Kodifikasi UU Nomor 8 Tahun 2019, Integrasi dan Penguatan Sanksi Atas Kelola Haji-Umrah

Kategori: Berita,Khazanah,Topik Hangat · Ditulis pada: 01 September 2026, 10:20:40

Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dipandang sebagai ”fase kodifikasi dan integrasi tata kelola haji dan umrah”. Undang-undang ini menyatukan pengaturan mengenai haji reguler, haji khusus, dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.

Baca Selengkapnya