Update Terkini: Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang hingga Pukul 23.59 WIB
Penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) kembali diperpanjang hingg Senin (7/9/2026) pukul 23.59 WIB.
Baca SelengkapnyaHasil posting untuk kategori: Topik Hangat
Area Terbang Mulai Dibersihkan dari Abu Vulkanik, Bandara Soetta Siap Beroperasi Kembali
Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai melakukan pembersihan di area sisi udara (airside) yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Baca SelengkapnyaSebelum Situasi Aman, Kemenhaj Minta PPIU Tak Paksakan Keberangkatan Jemaah Umrah
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia meminta PPIU dan PIHK tidak memaksakan keberangkatan jemaah umrah sebelum otoritas resmi memberikan lampu hijau tanda penerbangan dibuka kembali.
Baca SelengkapnyaHIMPUH: Keselamatan dan Perlindungan Jemaah Harus Jadi Prioritas
HIMPUH memahami bahwa penutupan bandara maupun pembatalan penerbangan merupakan keputusan yang harus diambil berdasarkan pertimbangan keselamatan penerbangan.
Baca SelengkapnyaBelajar dari Peristiwa Erupsi Anak Krakatau, HIMPUH Dorong Dibentuk Crisis Coordination Center Umrah
Tidak pernah terbayangkan, erupsi Gunung Anak Krakatau dapat mengakibatkan penutupan aktivitas penerbangan di sejumlah bandar udara, yang pada gilirannya juga berdampak pada perjalanan umrah.
Baca SelengkapnyaEmirates Batalkan 8 Penerbangan ke Bandara Soetta, Lihat Rinciannya Disini
Maskapai Emirates membatalkan sejumlah penerbangan rute Dubai-Jakarta menyusul penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Baca SelengkapnyaPenerbangan Umrah Ditutup Akibat Erupsi, HIMPUH Lakukan 5 Langkah Mitigasi
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) melakukan lima langkah mitigas sebagai respon atas situasi penutupan bandara akibat erupsi Gungung Anak Krakatau, yang juga mengganggu penerbangan umrah.
Baca SelengkapnyaHIMPUH Paparkan Resiko Berat yang Ditanggung Jemaah dan PPIU Akibat Penutupan Bandara
Gangguan penerbangan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berhenti pada persoalan keterlambatan perjalanan. Bagi perjalanan Umrah, perubahan jadwal penerbangan dapat menimbulkan efek domino terhadap seluruh komponen paket perjalanan.
Baca SelengkapnyaHIMPUH Secara Intensif Pantau Dampak Erupsi Anak Krakatau terhadap Perjalanan Umrah
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif menyusul meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia yang sepanjang tahun 2026 telah beberapa kali berdampak terhadap operasional penerbangan.
Baca SelengkapnyaHIMPUH Lakukan Pendataan Anggota Terdampak Penutupan Bandara Akibat Erupsi Anak Krakatau
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mulai melakukan pendataan terhadap anggota yang terdampak penutupan sejumlah bandara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Baca SelengkapnyaBREAKING NEWS - Penutupan Sementara Bandara Soetta Diperpanjang
Penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, diperpanjang hingga Minggu (6/9/2026) pukul 09.30 WIB menyusul adanya indikasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di sekitar area bandara.
Baca SelengkapnyaBandara Soetta Ditutup Sementara, HIMPUH Imbau Anggota Segera Cek Penerbangan Jemaah
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mengimbau seluruh anggotanya untuk segera melakukan pengecekan dan mengantisipasi dampak penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menyusul indikasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di area bandara.
Baca SelengkapnyaMenakar Ulang Jangkar Monopoli Tata Kelola Haji
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perkara Nomor 264/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan judicial review kuota haji khusus tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), seketika menyudahi kegamangan jangka pendek para pelaku industri Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kuota 8 persen nasional dinyatakan tetap sah berdiri. Ketukan palu hakim konstitusi meredam riak kepanikan seketika.
Baca SelengkapnyaSISTEM KLIRING DIGITAL UMROH : Solusi Adil Sengkarut Jalur Mandiri dan Via PPIU
Pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) yang melegalkan Umrah Mandiri secara personal, telah melahirkan babak baru dalam industri syiar Islam di tanah air.
Baca SelengkapnyaKodifikasi UU Nomor 8 Tahun 2019, Integrasi dan Penguatan Sanksi Atas Kelola Haji-Umrah
Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dipandang sebagai ”fase kodifikasi dan integrasi tata kelola haji dan umrah”. Undang-undang ini menyatukan pengaturan mengenai haji reguler, haji khusus, dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.
Baca SelengkapnyaMeluruskan Narasi Kasus Kuota Haji: Jangan Samakan Semua PIHK
Perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji menjadi perhatian publik. Namun, narasi yang berkembang perlu dilihat secara proporsional agar tidak menempatkan seluruh PIHK dalam posisi yang sama.
Baca SelengkapnyaPMHU Nomor 2 Tahun 2026, Antara Perlindungan Jemaah dan Keadilan Berusaha
Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026 perlu ditempatkan dalam kerangka atau bingkai filsafat hukum, khususnya berkaitan dengan asas keadilan berusaha dalam penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah.
Baca SelengkapnyaJangan Salah! Ini Ketentuan Wajib yang Perlu Diketahui Soal Visa Umrah Multiple Entry
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengingatkan pemegang visa umrah multiple entry untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban memesan paket layanan dari penyedia layanan umrah berlisensi untuk setiap kunjungan.
Baca SelengkapnyaSaudi Mulai Persiapan Haji 2027, Libatkan Kantor Urusan Haji dari 75 Negara
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mulai menggelar serangkaian pertemuan persiapan dengan kantor urusan haji dari lebih dari 75 negara sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027.
Baca SelengkapnyaMari Kita Jadikan Putusan MKRI Momentum Memperkuat Tata Kelola Haji Indonesia*
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 264/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian ketentuan kuota Haji Khusus patut disikapi dengan kepala dingin dan semangat membangun. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap warga negara berhak mengajukan judicial review terhadap undang-undang. Karena itu, apresiasi layak diberikan kepada para pemohon yang telah menggunakan jalur konstitusional untuk menyampaikan pandangannya. Penghormatan yang sama juga patut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan kewenangannya sesuai prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.
Baca SelengkapnyaPutusan MK dan Masa Depan Advokasi Haji Khusus: Saatnya Asosiasi Beralih dari Aspirasi Menuju Argumentasi Ilmiah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 264/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan pengujian ketentuan kuota Haji Khusus sebesar 8 persen tidak dapat diterima, harus dibaca secara jernih dan proporsional. Terlalu sederhana apabila putusan ini hanya dimaknai sebagai kemenangan satu pihak atau kekalahan pihak lainnya. Sesungguhnya, terdapat pelajaran konstitusional yang jauh lebih penting bagi PIHK dan semua Asosiasi PIHK yang ada.
Baca SelengkapnyaMendudukkan Perkara Kuota Haji: Antara Kepastian Hukum VS Kerugian Negara
Sidang tindak pidana korupsi pengalihan kuota haji tambahan yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta bukan sekadar panggung pengadilan bagi seorang mantan Menteri Agama dan koleganya.
Baca SelengkapnyaHIMPUH Ingin Perluas Akses Calon Jemaah Haji, Bidik Jaringan Nasabah CIMB Niaga Syariah
Kerja sama Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dengan CIMB Niaga Syariah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan layanan perbankan bagi biro perjalanan. HIMPUH melihat kolaborasi tersebut sebagai peluang untuk mempertemukan anggota asosiasi dengan calon jemaah haji melalui jaringan nasabah bank.
Baca SelengkapnyaSambut Haji 2027, CIMB Niaga Syariah Siapkan Ekosistem Layanan Perbankan bagi Anggota HIMPUH
Persiapan penyelenggaraan Haji 2027 mulai memasuki tahap yang lebih serius. Bagi penyelenggara haji khusus, persiapan tidak hanya berkaitan dengan pemilihan syarikah, hotel, dan penerbangan, tetapi juga kebutuhan pembiayaan serta layanan perbankan yang mendukung operasional biro perjalanan dan jemaah.
Baca SelengkapnyaTak Sekadar Soal Kuota, Ini Dampak Besar Jika Gugatan Haji Khusus Dikabulkan
Gugatan terhadap ketentuan kuota haji khusus sebesar 8 persen yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) tak hanya memunculkan perdebatan mengenai keadilan akses keberangkatan haji. Di balik proses hukum tersebut, Forum lintas asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umrah (PIHU) nasional memetakan sejumlah risiko yang dinilai dapat muncul apabila ketentuan itu dihapus atau diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya